PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS SEKOLAH

PEDOMAN

PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS SEKOLAH

DI TULIS

BERDASARKAN AMANAT UNDANG –UNDANG NO 14 TH 2005

DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TH 2008 TENTANG

GURU DAN PENGAWAS

 

 

 

 

 

 

 

OLEH:

 

 

DRS.IDING NUR ERNAWADI, M.Si

PENGAWAS SEKOLAH DASAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BANGODUA

TAHUN 2011-2012

 

KATA PENGANTAR

 

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tanggal 30 Juli tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan merupakan implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, khususnya yang berkaitan dengan tugas guru dan pengawas. Agar pemenuhan tugas guru dan pengawas dapat direalisasikan dengan baik, maka perlu pemahaman yang sama antara berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk itu diperlukan sebuah pedoman yang dapat menjadi acuan bagi guru, pengawas, kepala sekolah, dinas pendidikan Kabupaten Indramayu, dinas pendidikan provinsi, dan unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas guru dan pengawas.

Pedoman  ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban guru dan pengawas satuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam pasal 6 Permendiknas Nomor 39 dimaksud. Pedoman ini berisi hal-hal yang berkaitan tupoksi p-engawas, serta ekuivalensi tugas dan beban kerja pengawas.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bangodua (Drs. Adung Suteja, Sh, MM.Pd. yang telah membimbing kami dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan pedoman ini. Khususnya rekan pengawas Bangodua.

 Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. LANDASAN HUKUM

C. TUJUAN

D. SASARAN

BAB II TUGAS PENGAWAS

BAB III SUPERVISI AKADEMIK

BAB IV PENUTUP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

 

PENDAHULUAN

 

 

 

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara tegas menyatakan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa guru memiliki beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu.

Hingga saat ini, belum semua guru dapat melaksanakan tugas ideal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan beban mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. Hal tersebut terjadi karena kondisi sekolah yang kelebihan guru atau lokasi sekolah yang berada di daerah terpencil. Kelebihan guru terjadi karena ada perubahan kebijakan dalam perencanaan dan rekruitment guru, serta perubahan beban mengajar guru dari paling sedikit 18 jam tatap muka per minggu menjadi 24 jam tatap muka per minggu. Khusus sekolah-sekolah di daerah terpencil, pada umumnya peserta didiknya sedikit sehingga mempengaruhi jumlah rombongan belajar (rombel) dan rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya.

Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 53 menyatakan bahwa Menteri, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional, dapat menetapkan ekuivalensi beban kerja untuk memenuhi ketentuan bagi guru yang bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, dan atau dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.

Pada sisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menetapkan bahwa guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya sebagai berikut:

a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;

b. untuk SD atau yang sederajat 20:1;

c. untuk MI atau yang sederajat 15:1;

d. untuk SMP atau yang sederajat 20:1;

e. untuk MTs atau yang sederajat 15:1;

f. untuk SMA atau yang sederajat 20:1;

g. untuk MA atau yang sederajat 15:1;

h. untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan

i. untuk MAK atau yang sederajat 12:1.

Data tahun 2009 menunjukkan bahwa rerata rasio guru terhadap peserta didik pada jenjang TK 1:11, SD 1:17, SMP 1:16, SMA 1:15, SMK 1:16, dan SLB 1:22. Namun apabila dilihat secara detail pada jenis guru tertentu di beberapa daerah dilaporkan terdapat kekurangan guru atau kelebihan guru. Kondisi sekolah yang memiliki kelebihan

guru akan menyebabkan guru tidak dapat memenuhi kewajiban mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. Sementara sekolah yang kekurangan guru akan menyebabkan beban kerja guru menjadi lebih tinggi dan proses pembelajaran menjadi tidak efektif.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagai bagian penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mengatur mengenai beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan. Sebagai acuan pelaksanaan di lapangan

maka perlu disusun buku pedoman pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam pasal 6 Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan dimaksud.

 

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan Nasional,

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang  Standar Nasional Pendidikan,

4.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah,

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahn 2008 tentang Pendanaan Pendidikan,

6.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru,

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang   Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.

C. Tujuan

Pedoman ini sebagai acuan bagi guru, kepala sekolah/madrasah, pengawas, penyelenggara pendidikan, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/ kota, dan warga sekolah/madrasah serta pihak terkait lainnya untuk:

1. menghitung beban kerja guru,

2. menghitung beban kerja guru yang diangkat dalam jabatan pengawas,

3. mengoptimalkan tugas guru di satuan pendidikan dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas.

D. Sasaran

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan terutama:

1. Guru,

2. Kepala sekolah/madrasah,

3. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas,

4. Penyelenggara pendidikan,

5. Dinas pendidikan kabupaten/kota,

6. Dinas pendidikan provinsi,

7. Direktorat Jenderal PMP

 

 

 

 

BAB II

TUGAS PENGAWAS

 

A. Jenis Pengawas

Permendiknas Nomor 12 tahun 2007  tentang  Standar  Pengawas Sekolah/Madrasah, menyatakan bahwa  jenis pengawas terdiri dari 1).Pengawas Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal (TK/RA) dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), 2). Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Pengawas Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dalam Rumpun Mata Pelajaran yang Relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, atau Seni Budaya), 3). Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) dalam Rumpun Mata Pelajaran yang Relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, Seni Budaya, Teknik dan Industri, Pertanian dan Kehutanan, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata,Kesejahteraan Masyarakat, atau Seni dan Kerajinan). Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 54 ayat (8) menyatakan bahwa pengawas terdiri dari pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran.Kondisi jenis pengawas saat ini ada yang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Guru Pasal 54 ayat (8) dan (9) dan ada yang sesuai dengan Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, jenis pengawas disesuaikan dengan kondisi saat ini. Selanjutnya harus mengikuti ketentuan sebagaimana disebut dalam Peraturan Pemerintah 74 tahun 2008 tentang Guru.

 

B. Jam Kerja

Lingkup kerja pengawas untuk melaksanakan tugas yang ekuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Guru Pasal 54 ayat (8) merupakan bagian dari jam kerja sebagai pegawa yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma

C. Penugasan Pengawas Satuan Pendidikan Menurut Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup tugas pengawas satuan pendidikan menurut Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 adalah melaksanakan supervisi manajerial dan supervisi akademik.

2. Uraian Tugas

Kegiatan bagi pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran untuk ekuivalensi dengan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka perminggu diuraikan sebagai berikut.

a. Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas satuan pendidikan terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka menggunakan pendekatan jumlah sekolah dan guru yang dibina.

B Jumlah sekolah yang harus dibina untuk tiap pengawas satuan pendidikan paling sedikit 10 (sepuluh) sekolah dan paling banyak 15 (lima belas) sekolah,

C Jumlah guru yang harus dibina untuk tiap pengawas satuan pendidikan paling sedikit 40 (empat puluh) guru dan paling banyak 60 (enam puluh) guru,

d.Tugas pengawas satuan pendidikan meliputi penyusunan program pengawasan satuan pendidikan, melaksanakan pembinaan, pemantauan dan penilaian, menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan.

Uraian tugas pengawas satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

 1) Penyusunan Program Pengawasan satuan Pendidikan. Setiap pengawas satuan pendidikan baik secara berkelompok maupun secara perorangan wajib menyusun rencana  program pengawasan.

Program pengawasan terdiri atas

(1) program tahunan,

(2) program semester pengawasan,

(3) rencana kepengawasan akademik (RKA) dan

(4) rencana kepengawasan manajerial (RKM).

􀂃 Program pengawasan tahunan pengawas sekolah disusun oleh kelompok pengawas pada setiap jenjang pendidikan di kabupaten/kota melalui diskusi terprogram.Kegiatan penyusunan program tahunan ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.

􀂃 Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh setiap pengawas sekolah pada setiap sekolah binaannya. Program tersebut disusun sebagai penjabaran atas program pengawasan tahunan di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap pengawas satuan pendidikan ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.

􀂃 Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) dan Rencana Kepengawasan Manajerial (RKM) merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dansistematis sesuai  dengan aspek/masalah prioritas yang harus segera dilakukan kegiatan supervisi. Penyusunan RKA dan RKM ini diperkirakan berlangsung 1 (satu) minggu. Kegiatan menyusun rencana program kepengawasan sekolah adalah kegiatan bukan tatap muka.

􀂃 Program tahunan, program semester, RKA dan RKM sekurang-kurangnya memuat: aspek/masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumberdaya yang diperlukan, penilaian dan instrumen pengawasan.

2) Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan, dan Penilaian

􀂃 Kegiatan supervisi akademik dan kegiatan supervise manajerial yang meliputi pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas satuan pendidikan dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Kegiatan ini adalah kegiatan tatap muka yang sebenarnya di sekolah binaan, tetapi kegiatan mengolah hasil pemantauan setiap standar dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan merupakan kegiatan bukan tatap muka.

􀂃 Pelaksanaan pembinaan dengan menggunakan format dan instrumen lain yang ditentukan oleh dinas. 3) Menyusun Laporan Pelaksanaan Program Pengawasan

 􀂃 Setiap pengawas sekolah membuat laporan per sekolah dan seluruh sekolah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap sekolah binaan.

􀂃 Penyusunan laporan oleh pengawas sekolah merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan.

􀂃 Menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan adalah kegiatan bukan tatap muka dan dilakukan oleh setiap pengawas sekolah dengan segera setelah melaksanakan pembinaan, pemantauan atau penilaian.

D. Penugasan Pengawas Menurut Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008

1. Ruang Lingkup

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Guru Pasal 54 ayat (8) dan (9) pengawas terdiri dari pengawas   satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran. Ruang lingkup tugas pengawas adalah melakukan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan pengawasan yang ekuivalensinya dengan 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

a. Tugas pokok pengawas satuan pendidikan

Tugas pokok pengawas satuan pendidikan adalah melakukan pengawasan manajerial terdiri dari pembinaan, pemantauan (standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik & tenaga kependidikan) dan penilaian kinerja sekolah pada satuan pendidikan yang

menjadi binaannya.

b. Tugas pokok pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran

Tugas pokok pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran yaitu melaksanakan pengawasan akademik meliputi pembinaan, pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kompetensi lulusan) pada guru mata pelajaran di sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.

c. Tugas pokok pengawas bimbingan dan konseling

Tugas pokok pengawas bimbingan dan konseling meliputi pembinaan, pemantauan pelaksanaan bimbingan dan konseling pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.

d. Tugas pokok pengawas SLB

Tugas pokok pengawas SLB adalah melaksanakan pengawasan akademik meliputi pembinaan, pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan pada sejumlah SLB kabupaten/kota. Semua pengawas akan terlibat dalam penyusunan program pengawasan satuan pendidikan yang meliputi program tahunan kepengawasan, program semester kepengawasan, rencana kepengawasan manajerial, rencana kepengawasan akademik, rencana kepengawasan bimbingan dan konseling, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru, dan tenaga kependidikan serta menyusun laporan pelaksanaan programkepengawasan.

2. Uraian Tugas Pengawas

Kegiatan bagi pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran untuk ekuivalensi dengan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu diuraikan sebagai berikut.

 

A. Pengawas Satuan Pendidikan

Lingkup kerja pengawas satuan pendidikan untuk melaksanakan tugas pokok diatur sebagai berikut:

1) Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas satuan pendidikan terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka menggunakan pendekatan jumlah sekolah yang dibina.

2) Jumlah sekolah yang harus dibina untuk tiap pengawas sekolah adalah sebagai berikut.

a) Pengawas Taman Kanak-Kanak melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 10 sekolah

b) Pengawas Sekolah Dasar melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 10 sekolah dan paling banyak 15 sekolah,

c) Pengawas Sekolah Menengah Pertama melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 7 sekolah dan paling banyak 15 sekolah,

d) Pengawas Sekolah Menengah Atas melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah,

e) Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah,

f) Pengawas Sekolah Luar Biasa melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 5 sekolah dan paling banyak 10 sekolah, g) Pengawas melakukan pengawasan paling sedikit 5 (lima) sekolah/madrasah binaan untuk daerah khusus.

3) Lingkup kerja pengawas satuan pendidikan untuk ekuivalensi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka adalah sebagai berikut.

a) Penyusunan Program Pengawasan satuan Pendidikan

􀂃 Setiap pengawas satuan pendidikan baik secara berkelompok maupun secara perorangan wajib menyusun rencana program pengawasan. Program pengawasan terdiri atas;

(1) program pengawasan tahunan,

(2) program pengawasan semester, dan

(3) rencana kepengawasan manajerial (RKM).

􀂃 Program pengawasan tahunan pengawas satuan pendidikan disusun oleh kelompok pengawas satuan pendidikan di kabupaten/kota melalui diskusi terprogram. Kegiatan penyusunan program tahunan ini diperkirakan berlangsung selama 1(satu) minggu.

􀂃 Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh setiap pengawas sekolah pada setiap sekolah binaannya. Program tersebut disusun sebagai penjabaran atas program pengawasan tahunan di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap pengawas satuan pendidikan ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.

􀂃 Rencana Kepengawasan Manajerial (RKM) merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek/masalah prioritas yang harus segera dilakukan kegiatan supervisi. Penyusunan RKM ini diperkirakan berlangsung 1 (satu) minggu.

􀂃 Program tahunan, program semester, dan RKMsekurang-kurangnya memuat aspek/masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumberdaya yang diperlukan, penilaian dan insrumen pengawasan.

b) Melaksanakan Pembinaan

􀂃 Kegiatan supervisi kegiatan manajerial meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan manajemen sekolah merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas satuan pendidikan dengan kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah binaan.

􀂃 Pelaksanaan pembinaan dengan menggunakan format dan instrumen yang ditentukan oleh dinas pendidikan di kabupaten/kota bersangkutan.

c) Melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan SNP

􀂃 Kegiatan supervisi pemantauan meliputi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan SNP merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas satuan pendidikan dengan kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah binaan.

􀂃 Pelaksanaan pembinaan dengan menggunakan format dan instrumen yang ditentukan oleh dinas

d) Melaksanakan Penilaian Kinerja

􀂃 Kegiatan peniaian kinerja kepala sekolah merupakan kegiatan untuk mengukur keberhasilan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas manajerial maupun akademik. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah binaan.

􀂃 Pelaksanaan penilaian menggunakan format dan instrumen yang ditentukan oleh dinas pendidikan di kabupaten/kota bersangkutan.

e) Menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan

􀂃 Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan per sekolah dari seluruh sekolah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap sekolah binaan.

􀂃 Penyusunan laporan oleh pengawas merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan.

f) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya.

􀂃 Kegiatan pembimbingan dan pelatihanprofesionalitas kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester secara berkelompok yang diselenggarakan oleh MKKS atau KKKS.

􀂃 Kegiatan dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan atau kompetensi yang akan ditingkatkan.

􀂃 Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas dapat dilakukan melalui workshop, seminar, observasi, individual dan group conference, bimbingan teknis  serta kunjungan sekolah melalui supervisi manajeriar.

B. Pengawas Mata Pelajaran Atau Pengawas Kelompok Mata Pelajaran

Lingkup kerja pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran untuk melaksanakan tugas pokok diatur sebagai berikut.

1) Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas mata pelajaran ataupengawas kelompok mata pelajaran terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka menggunakan pendekatan jumlah guru yang dibina pada satu atau beberapa sekolah.

2) Jumlah guru yang harus dibina untuk tiap jenis pengawas mata pelajaran sebagai berikut.

a)Pengawas Guru Taman Kanak-kanak (Pendidikan Usia Dini Formal) melakukan pengawasan dan membina paling sedikit sedikit 60 guru dan paling banyak 75 guru kelas di TK,

b)Pengawas Guru Sekolah Dasar paling sedikit 60 guru dan paling banyak 75 guru kelas di SD,

c)Pengawas Mata Pelajaran pada Sekolah Menengah Pertama melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru di SMP,

d)Pengawas Mata Pelajaran pada Sekolah Menengah Atas melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru di SMA,

e)Pengawas Mata Pelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru di SMK,

f)Pengawas Sekolah Luar Biasa melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru mata pelajaran luar biasa.

3) Lingkup kerja pengawas mata pelajaran adalah sebagai berikut.

a)Penyusunan Program Pengawasan Mata Pelajaran atau Kelompok Mata Pelajaran

􀂃 Setiap pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran baik secara berkelompok maupunsecara perorangan wajib menyusun rencana program pengawasan. Program pengawasan terdiriatas (1) program pengawasan tahunan, (2)program pengawasan semester, dan (3) rencanakepengawasan akademik (RKA).

􀂃 Program pengawasan tahunan pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran disusun oleh kelompok pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran di kabupaten/kota melalui diskusi terprogram. Kegiatan penyusunan program tahunan ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.

􀂃 Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh setiap pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran pada setiap sekolah dimana guru binaannya berada. Program tersebut disusun sebagai penjabaran atas program pengawasan tahunan di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap pengawas mata pelajaran ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.

􀂃 Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek/masalah prioritas yang harus segera dilakukan kegiatan supervisi. Penyusunan RKA ini diperkirakan berlangsung 1 (satu) minggu.

􀂃 Program tahunan, program semester, dan RKA sekurang-kurangnya memuat aspek/masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumberdaya yang diperlukan, penilaian dan insrumen pengawasan.

 b) Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian

􀂃 Kegiatan supervisi akademik meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas mata pelajaran dengan

􀂃 Melaksanakan penilaian adalah menilai kinerja guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran.

􀂃 Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan, sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam RKA yang telah disusun.

c) Menyusun Laporan Pelaksanaan Program Pengawasan

􀂃 Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan per sekolah dari seluruh sekolah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap sekolah binaan.

􀂃 Penyusunan laporan oleh pengawas merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan.

􀂃 Menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan dilakukan oleh setiap pengawas dengan segera setelah melaksanakan pembinaan, pemantauan atau penilaian.

d) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru.

􀂃 Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester secara berkelompok di MGMP atau KKG.

􀂃 Kegiatan ini dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi yang akan ditingkatkan. Dalam pelatihan ini diperkenalkan kepada guru cara-cara baru yang lebih sesuai dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran/ pembimbinan.

􀂃 Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, observasi, individual dan group conference, serta kunjungan kelas melalui supervise akademik.

C. Pengawas Bimbingan dan Konseling

Lingkup kerja pengawas bimbingan dan konseling untuk melaksanakan tugas pokok diatur sebagai berikut.

1) Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas bimbingan dan konseling terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka menggunakan pendekatan jumlah guru yang dibina di satu atau beberapa sekolah pada jenjang pendidikan yang sama atau jenjang pendidikan yang berbeda.

 2) Jumlah guru yang harus dibina untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 (empat puluh) dan paling banyak 60 guru BK. 3) Uraian lingkup kerja pengawas bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut.

a) Penyusunan Program Pengawasan Bimbingan dan Konseling

􀂃 Setiap pengawas baik secara berkelompok maupun secara perorangan wajib menyusun rencana program pengawasan. Program pengawasan terdiri atas (1) program pengawasan tahunan, (2) program pengawasan semester, dan (3) rencana kepengawasan akademik (RKA).

􀂃 Program pengawasan tahunan pengawas disusun oleh kelompok pengawas di kabupaten/kota melalui diskusi terprogram. Kegiatan penyusunan program tahunan ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.

􀂃 Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh setiap pengawas pada setiap sekolah tempat guru binaannya berada. Program tersebut disusun sebagai penjabaran atas program pengawasan tahunan di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap pengawas ini diperkirakan berlangsung selama 1 Rencana Kepengawasan Bimbingan dan Konseling (RKBK) merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek/masalah prioritas yang harus segera dilakukan kegiatan supervisi. Penyusunan RKBK ini diperkirakan berlangsung 1 (satu) minggu.

􀂃 Program tahunan, program semester, dan RKBK sekurang-kurangnya memuat aspek/masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumberdaya yang diperlukan, penilaian dan instrument pengawasan.

b) Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian

􀂃 Kegiatan supervisi bimbingan dan konseling meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas dengan guru binaanya,

􀂃 Melaksanakan penilaian adalah menilai kinerja guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembimbingan.

􀂃 Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan, sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam RKBK yang telah disusun.

c) Menyusun Laporan Pelaksanaan Program Pengawasan

􀂃 Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan per sekolah dari seluruh sekolah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap sekolah binaan,

􀂃 Penyusunan laporan oleh pengawas merupakan untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan,

􀂃 Menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan dilakukan oleh setiap pengawas sekolah dengan segera setelah melaksanakan pembinaan, pemantauan atau penilaian.

d) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK.

􀂃 Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester secara berkelompok di Musyawarah Guru Pembimbing (MGP).

􀂃 Kegiatan dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi yang akan ditingkatkan.

􀂃 Dalam pelatihan diperkenalkan kepada guru caracara baru yang lebih sesuai dalam melaksanakan suatu proses pembimbingan. Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, observasi, individual dan group conference,

E. Pemenuhan Kewajiban Jam Tata Muka

Pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran dan pengawas bimbingan dan konseling yang belum dapat memenuhi ketentuan karena kurangnya jumlah satuan pendidikan atau guru yang dibina, dapat memenuhi kekurangannya dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Mendapatkan tugas tambahan menjadi pengawas satuan pendidikan pada jenjang yang berbeda, misalkan pengawas TK merangkap menjadi pengawas SMP, 2. Mendapatkan tugas tambahan bukan kepengawasan dari kepala dinas pendidikan. Jenis tugas tambahan tersebut merupakan sebagian tugas rutin pada dinas pendidikan, 3. Khusus bagi pengawas satuan pendidikan yang berkedudukan di Provinsi dapat melaksanakan kewajiban 24 (dua puluh empat) tatap muka di sekolah binaan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk satu kabupaten/kota atau lebih. Pemenuhan jumlah tatap muka pengawas dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan.

BAB III

SUPERVISI AKADEMIK

 

A. Pengantar

Para pengawas pasti menyadari bahwa tugas PENGAWAS cukup berat, dan ketrampilan yang dibutuhkan cukup kompleks. Bidang pengawasan instruksional dihadapkan pada kebutuhan yang amat penting dalam membantu guru agar dapat berkembang dengan pesat dalam pengelolaan kelas.  Kompleksitas sekolah memaksa begitu banyak cara harus disiapkan guru dalam proses pembelajaran.

Salah satu ketrampilan yang diperlukan oleh seorang pengawas untuk membantu guru dalam proses pembelajaran adalah penguasaan tentang supervisi.Supervisi pada dasarnya diarahkan pada dua aspek, yakni: supervisi akademis, dan  supervisi manajerial. Supervisi akademis menitikberatkan pada pengamatan pengawas terhadap kegiatan akademis, berupa pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Supervisi manajerial menitik beratkan pada pengamatan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung (supporting) terlaksananya pembelajaran.

1. Pengertian Supervisi Akademik                                              

     Ketrampilan utama dari seorang pengawas adalah melakukan penilaian dan pembinaan kepada guru untuk secara terus menerus meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas agar berdampak pada kualitas hasil belajar siswa.  Untuk dapat mencapai kompetensi tersebut pengawas diharapkan dapat melakukan pengawasan akademik yang didasarkan pada metode dan teknik supervisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan guru. Glickman (1981), mendefinisikan supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan untuk membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran. Supervisi akademik merupakan upaya membantu guru-guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, berarti, esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengem- bangkan kemampuan profesionalismenya.

   2. Prinsip-prinsip Supervisi Akademik.

     Prinsip-prinsip supervisi akademik modern yang harus direalisasikan pada setiap proses supervisi akademik di sekolah-sekolah, yaitu sebagai berikut.

  1. Supervisi akademik harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, bersifat terbuka, kesetiakawanan, dan informal. Hubungan demikian ini bukan saja antara supervisor dengan guru, melainkan juga antara supervisor dengan pihak lain yang terkait dengan program supervisi akademik.
  2. Supervisi akademik harus dilakukan secara berkesinambungan. Supervisi akademik bukan tugas bersifat sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu jika ada kesempatan.  Apabila guru telah berhasil mengembangkan dirinya tidaklah berarti selesailah tugas supervisor, melainkan harus tetap dibina secara berkesinambungan. Hal ini logis, mengingat problema proses pembelajaran selalu muncul dan berkembang.
  3. Supervisi akademik harus demokratis. Supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademiknya. Titik tekan supervisi akademik yang demokratis, aktif dan kooperatif. Supervisor harus melibatkan secara aktif guru yang dibinanya. Tanggung jawab perbaikan program akademik bukan hanya pada supervisor melainkan juga pada guru. Karena itu, program supervisi akademik sebaiknya direncana- kan, dikembangkan dan dilaksanakan bersama secara kooperatif dengan guru, kepala sekolah, dan pihak lain yang terkait di bawah koordinasi supervisor.
  4. Program supervisi akademik harus integral dengan program pendidikan secara keseluruhan. Dalam upaya perwujudan prinsip ini diperlukan hubungan yang baik dan harmonis antara supervisor dengan semua pihak pelaksana program pendidikan.
  5. Supervisi akademik harus komprehensif. Program supervisi akademik harus mencakup keseluruhan aspek pengembangan akademik, walaupun mungkin saja ada penekanan pada aspek-aspek tertentu berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan akademik sebelumnya.
  6. Supervisi akademik harus konstruktif. Supervisi akademik bukanlah  untuk mencari kesalahan-kesalahan guru, melainkan untuk mengembangkan pertumbuhan dan kreativitas guru dalam memahami dan memecahkan problem-problem akademik yang dihadapi.
  7. Dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi, keberhasilan program supervisi akademik harus obyektif berdasarkan kebutuhan nyata pengembangan profesional guru

   3. Pendekatan Supervisi akademik

     Menurut Sahertian  (Sahertian, 2000:44-52). pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan supervisi akademik, ada 3, yaitu:

a. Pendekatan Langsung (Direktif)       

     Pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan langsung. Sudah tentu pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Oleh karena guru ini mengalami kekurangan, maka perlu diberikan rangsangan agar ia bisa bereaksi. Supervisor dapat menggunakan penguatan (reinforcement) atau hukuman (punishment). Pendekatan seperti ini dapat dilakukan dengan perilaku supervisor adalah: menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh, menetapkan tolak ukur, dan menguatkan.

b. Pendekatan Tidak Langsung (Non-direktif)

     Pendekatan tidak langsung (non-direktif) adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi  ia terlebih dulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan guru-guru. Ia memberi kesempatan sebanyak mungkin kepada guru untuk mengemukakan permasalahan yang mereka alami. Guru mengemukakan masalahnya supervisor mencoba mendengarkan, memahami, apa yang dialami guru-guru. Perilaku supervisor dalam pendekatan non-direktif  adalah:  mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah

c. Pendekatan Kolaboratif

     Yang dimaksud dengan pendekata koplaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non–direktif menjadi pendekatan baru. Pada pendekatan ini baik supervisor maupun guru bersama-sama, bersepakat untuk menetapkan struktur, proses dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Dengan demikian pendekatan dalam supervisi berhubungan pada dua arah. Dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Perilaku supervisor adalah sebagai berikut: menyajikan, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, dan negosiasi.

   4. Metode Supervisi Akademik.

     Terdapat dua metode supervisi akademik yang dapat dilakukan pengawas. Metode-metode tersebut dibedakan antara yang bersifat individual dan kelompok. Pada setiap metode supervisi tentunya terdapat kekuatan dan kelemahan.

     Metode supervisi individual adalah pelaksanaan supervisi yang diberikan kepada guru tertentu yang mempunyai masalah khusus dan bersifat perorangan. Supervisor di sini hanya berhadapan dengan seorang guru yang dipandang memiliki persoalan tertentu.

     Metode supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada dua orang atau lebih. Guru-guru yang diduga, sesuai dengan analisis kebutuhan, memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi satu/bersama-sama. Kemudian kepada mereka diberikan layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi.

5. Teknik Supervisi Akademik.

     Ada bermacam-macam teknik supervisi akademik dalam upaya pembinaan kemampuan guru. Dalam hal ini meliputi pertemuan staf, kunjungan supervisi, buletin profesional, perpustakaan profesional, laboratorium kuriku- lum, penilaian guru, demonstrasi pembelajaran, pengembangan kurikulum, pengambangan petunjuk pembelajaran, darmawisata, lokakarya, kunjungan antarkelas, bacaan profesional, dan survei masyarakat-sekolah. Sedangkan menurut Gwyn, teknik-teknik supervisi itu bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu. teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok.

a. Teknik Supervisi Individual

     Teknik-teknik supervisi yang dikelompokkan sebagai teknik individual meliputi: kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan antarkelas, dan menilai diri sendiri. Berikut ini dijelaskan pengertian-pengertian dasarnya secara singkat satu persatu.

1)  Kunjungan Kelas

     Kunjungan kelas adalah teknik pembinaan guru oleh kepala sekolah, pengawas, dan pembina lainnya dalam rangka mengamati pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga memperoleh data yang diperlukan dalam rangka pembinaan guru. Kunjungan kelas ini bisa dilaksanakan dengan pemberitahuan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan bisa juga atas dasar undangan dari guru itu sendiri.

2) Observasi Kelas

     Observasi kelas secara sederhana bisa diartikan melihat dan memperhatikan secara teliti terhadap gejala yang nampak. Observasi kelas adalah teknik observasi yang dilakukan oleh supervisor terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Secara umum, aspek-aspek yang diamati selama proses pembelajaran yang sedang berlangsung adalah:

  1. usaha-usaha dan aktivitas guru-siswa dalam proses pembelajaran
  2. cara penggunaan media Pembelajaran
  3. reaksi mental para siswa dalam proses belajar mengajar
  4. keadaan media Pembelajaran yang dipakai dari segi materialnya.

3) Pertemuan Individual

     Pertemuan individual adalah satu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara pembina atau supervisor guru, guru dengan guru, mengenai usaha meningkatkan kemampuan profesional guru. Dalam percakapan individual ini supervisor harus berusaha mengem- bangkan segi-segi positif guru, mendorong guru mengatasi kesulitan-kesulitannya, dan memberikan pengarahan, hal-hal yang masih meragukan sehingga terjadi kesepakatan konsep tentang situasi pembelajaran yang sedang dihadapi.

4) Kunjungan Antar Kelas

     Kunjungan antarkelas dapat juga digolongkan sebagai teknik supervisi secara perorangan. Guru dari yang satu berkunjung ke kelas yang lain dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Dengan adanya kunjungan antarkelas ini, guru akan memperoleh pengalaman baru dari teman sejawatnya mengenai pelaksanaan proses pembelajaran pengelolaan kelas, dan sebagainya.

5) Menilai Diri Sendiri

Menilai diri sendiri merupakan satu teknik individual dalam supervisi pendidikan. Penilaian diri sendiri merupakan satu teknik pengembangan profesional guru. Penilaian diri sendiri memberikan informasi secara obyektif kepada guru tentang peranannya di kelas dan memberikan kesempatan kepada guru mempelajari metoda Nilai diri sendiri merupakan tugas yang tidak mudah bagi guru. Untuk mengukur kemampuan mengajarnya, di samping menilai murid-muridnya, juga menilai dirinya sendiri.

b.Teknik Supervisi Kelompok

Menurut Gwynn, ada tiga belas teknik supervisi kelompok, sebagai berikut.

  1. Kepanitiaan-kepanitiaan
  2. Kerja kelompok
  3. Laboratorium kurikulum
  4. Baca terpimpin
  5. Demonstrasi pembelajaran
  6. Darmawisata
  7. Kuliah/studi
  8. Diskusi panel
  9. Perpustakaan jabatan
  10. Organisasi profesional
  11. Buletin supervisi
  12. Pertemuan guru
  13. Lokakarya atau konferensi kelompok

Teknik supervisi kelompok ini tidak akan dibahas satu persatu, karena sudah banyak buku yang secara khusus membahasnya. Satu hal yang perlu ditekankan di sini bahwa tidak ada satupun di antara teknik-teknik supervisi kelompok di atas yang cocok atau bisa diterapkan untuk semua pembinaan dan guru di sekolah. Artinya, akan ditemui oleh kepala sekolahdan pengawas adanya satu teknik tertentu yang cocok diterapkan untuk membina seorang guru tetapi tidak cocok diterapkan pada guru lain. Oleh sebab itu, seorang kepala sekolah dan pengawas harus mampu menetapkan teknik-teknik mana yang sekiranya mampu membina keterampilan pembelajaran seorang guru.Menetapkan teknik-teknik supervisi akademik yang tepat tidaklah mudah. Seorang  pengawas , selain harus mengetahui aspek atau bidang keterampilan yang akan dibina, juga harus mengetahui karakteristik setiap teknik di atas dan sifat atau kepribadian guru, sehingga teknik yang digunakan betul-betul sesuai dengan guru yang sedang dibina melalui supervisi akademik

B.  Proses dan Pengembangan Instrumen Supervisi Akademik

  1. 1.   Proses Supervisi Akademik

Proses supervisi akademik dapat digambarkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah I  Pertemuan Pra-pengamatan.

Pengawas berusaha untuk menjelaskan pada guru kegiatan spesifik di kelas.  Berunding dengan guru untuk membangun saling pengertian dan kemudahan komunikasi, sehinga kunjungannya dapat diterima dan tidak menakutkan.  Ia dapat mendiskusikan dan memutuskan hal-hal yang akan disupervisi, mulai dari metode, pengelolaan kelas sampai dengan evaluasi pembelajara.

Langkah-II   Pengamatan.

Setelah melakukan pertemuan sebelumnya serta berdiskusi dengan guru, pengawas harus memutuskan hal-hal yang harus diamati dari kejadian-kejadian yang ada, misalnya:

  1. Apakah guru secara konsisten mendominasi kelas sepanjang waktu?
  2. Apakah ia melibatkan kelas dalam proses?
  3. Seberapa banyak ia menggunakan papan tulis?
  4. Apakah metodenya efektif?
  5. Apakah tayangan dalam alat bantu audio visual dan alat bantu pembelajaran lainnya relevan dengan materi ajar?
  6. Seberapa banyak pembelajaran nyata terjadi di dalam kelas?

Selama pengamatan, pengawas mencatat butir petunjuk konstruktif dan positif, yang nantinya akan didiskusikan dengan guru.

 

        Langkah-III  Analisis hasil pengamatan

Pengawas membuat analisis yang menyeluruh/komprehensif pada data supervisi untuk menafsirkan hasil pengamatannya. Berdasarkan analisisnya, maka pengawas kemudian mengidentifikasi perilaku pembelajaran yang positif, yang harus dipelihara dan perilaku negatif yang harus dirubah, agar dapat menyelesaikan/menanggulangi masalah.

Langkah-IV Pertemuan setelah pengamatan

Data yang telah dianalisis ditunjukkan pada guru.  Umpan balik diberikan sedemikian sehingga guru dapat memahami temuan, mengubah perilaku yang teridentifikasi dan mempraktekkan panduan yang diberikan.

Penerimaan dan internalisasi merupakan capaian terbaik.  Hal ini terjadi apabila hubungan antara guru dengan pengawas dapat digolongkan ke dalam sifat kooperatif dan kolegalitas yang tidak mengancam.

Dari umpan balik pengawas dan dukungan pada guru, maka dapat ditentukan bersama: 

  1. Perilaku positif pembelajaran yang harus dipelihara.
  2. Strategi-strategi alternatif untuk mencapai perubahan yang diinginkan.
  3. Kelayakan/kepantasan dari menggunakan kembali metode yang pernah dilakukan.

Langkah-V Evaluasi Hasil

Dari umpan balik pengawas dan dukungan pada guru, maka dapat ditentukan bersama: 

  1. Perilaku positif pembelajaran yang harus dipelihara.
  2. Strategi-strategi alternatif untuk mencapai perubahan yang diinginkan.
  3. Kelayakan/kepantasan dari menggunakan kembali metode yang pernah dilakukan.
  1. 2.   Pengembangan Instrumen Supervisi Akademik

Menurut Asrori (2002: 43-44) ada lima langkah utama dalam melakukan supervisi akademik, yaitu:

  1. Menetapkan tolok ukur, yaitu menentukan pedoman yang digunakan.
  2. Mengadakan penilaian, yaitu dengan cara memeriksa hasil pekerjaan yang nyata telah dicapai.
  3. Membandingkan antara hasi penilaian pekerjaan dengan yang seharusnya dicapai sesuai dengan tolok ukur yang teah ditetapkan.
  4. Menginventarisasi penyimpangan dan atau pemborosan yang terjadi (bila ada).
  5. Melakukan tindakan korektif, yaitu mengusahakan agar yang direncanakan dapat menjadi kenyataan.

Berdasarkan langkah-langkah dalam melaksanakan pengawasan tersebut,   secara implisit terkandung langkah penyusunan instrumen atau alat pengumpulan data. Semakin baik instrumen yang digunakan maka akan semakin  valid data pengawasan sekolah yang terkumpul. Sebaliknya bila instrumen pengumpulan data yang digunakan berkualitas rendah maka data yang terkumpul tidak akan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Instrumen dapat diibaratkan sebagai alat pendiagnosa penyimpangan pelaksanaan. Melalui instrumen pengawasan akan terdeteksi di mana letak penyimpangan pelaksanaan kegiatan di suatu sekolah.

Setidaknya ada dua cara dalam mengembangkan instrumen (alat ukur), yaitu: (1) dengan mengembangkan sendiri; dan (2) dengan cara menyadur (adaptation). Menurut Arikunto (1988: 48-52), langkah-langkah yang harus dilalui dalam menyusun instrumen apapun, termasuk instrumen pengawasan sekolah adalah sebagai berikut:

  1. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan instrumen yang akan disusun.

Contoh: Tujuan menyusun angket untuk mengumpulkan data tentang besarnya minat belajar dengan modul.

  1. Membuat kisi-kisi yang mencanangkan tentang perincian variabel dan jenis instrumen yang akan digunakan untuk mengukur bagian variabel yang bersangkutan.Contoh: Untuk mengumpulkan data tentang kegiatan belajar mengajar di kelas diperlukan angket, wawancara, observasi, dan dokumen.
  2. Membuat butir-butir instrumen

Menyusun instrumen bukanlah pekerjaan yang mudah. Bagi peneliti atau pengawas sekolah pemula, tugas menyusun instrumen merupakan pekerjaan yang membosankan dan menyebalkan. Sebelum memulai pekerjaannya, mereka menganggap bahwa menyusun instrumen itu mudah. Setelah  tahu bahwa langkah awal adalah membuat kisi-kisi yang menuntut kejelian yang luar biasa. Tidak mengherankan kalau banyak di antara pengawas yang merasa kesulitan.

  1. Menyunting instrumen

Apabila butir-butir instrumen sudah selesai dilakukan, maka penilai atau pengawas melakukan pekerjaan terakhir dari penyusunan instrumen yaitu mengadakan penyuntingan (editing). Hal-hal yang dilakukan dalam tahap-tahap ini adalah:

1)    Mengurutkan butir menurut sistematika yang dikehendaki penilai atau pengawas untuk mempermudah pengolahan data.

2)    Menuliskan petunjuk pengisian, identitas dan sebagainya.

3)    Membuat pengantar permohonan pengisian bagi angket yang diberikan kepada orang lain.

  1. 3.   Model Instrumen Pengawasan

Dalam tulisan ini akan dijelaskan beberapa instrumen yang dapat dikembangkan atau digunakan oleh pengawas sekolah dalam upaya membantu menjalankan tugasnya.

  1. a.   Pedoman Observasi

Bagi kelancaran dan keefektivan obeservasi, supervisor hendaknya memiliki suatu pedoman observasi yang harus direncanakan sebelum observasi dilaksanakan. Karena observasi di sini sebagai teknik pengawasan, maka supervisor harus menetapkan:

  1. Apa yang harus diobservasi atau diawasi.
  2. Kriteria-kriteria yang dijadikan tolak ukur pertimbanga pengawasannya; dan sebagainya Untuk memudahkan pengolahan data, maka sebaiknya pedoman observasi menggunakan skala penilaian, antara laian :  Skala angka (numerical scale), skala grafik (graphic scale), skala grafik deskriptif (descriptive graphic scale) atau kartu nilai (score card)

Contoh: Skala angka

No

Pernyataan

Skala Penilaian

1

Pertanyaan diucapkan dengan jelas

5

4

3

2

1

2

Pertanyaan ditujuakan kepada semua murid

5

4

3

2

1

3

Ada tenggang waktu antara pertanyaan dan jawaban murid

5

4

3

2

1

4

Pertanyaan didistribusikan kepada tiap murid

5

4

3

2

1

5

Pertanyaan membimbing ke arah berpikir kreatif

5

4

3

2

1

Contoh Skala grafik

No

Aspek yang Diawasi

A

B

C

D

E

1

Apakah guru merumus-kan tujuan instruksional secara khusus?

 

 

 

 

 

2

Apakah murid-murid aktif dalam belajar?

 

 

 

 

 

3

Apakah murid-murid menun- jukkan kreativitas dalam memecahkan persoalan yang dihadapi dalam belajar?

 

 

 

 

 

4

Apakah guru terampil dalam mengorganisasikan kegiatan belajar mengajar?

 

 

 

 

 

5

Apakah dalam proses penga- jaran dipergunakan cukup alat (media) pelajaran?

 

 

 

 

 

6

Apakah guru memahami dan membantu murid yang menga lami kesulitan dalam belajar?

 

 

 

 

 

      Keterangan: A= Amat Baik, B= Baik, C=Cukup, D=Kurang, E=Kurang sekali

Contoh Skala grafik deskriptif.

  1. Sejauh mana guru berpartisipasi dalam rapat supervisi ini?
    1. Tak pernah berpartisipasi; diam, pasif.
    2. Berpartisipasi seperti peserta lainnya
    3. Berpartisipasi lebih dari yang lain

Ulasan: ………………………………………………………………………..

  1. Sejauh mana tanggapan-tanggapan guru berhubungan dengan dengan topik yang sedang didiskusikan?
  2. Tanggapannya menyimpang dari topik
  3. Tanggapan kadang-kadang membingungkan
  4. Tanggapan selalu dikaitkan dengan topik

Ulasan:……………………………………………………………….

Contoh Kartu Nilai

No

Aspek Pengawasan

NILAI

Ditetapkan

Dicapai

1

Perumusan tujuan

20

 

a. Guru

5

 

b. Murid-murid

15

 

2

Kecakapan dan teknik

30

 

a. Keadaan fisik kelas

5

 

b. Teknik mengajar

25

 

3

Kemajuan Kelas

30

 

a. Sikap dan kebia- saan

10

 

b. Pengetahuan dan penguasaan

 

15

 

c. Keterampilan

5

 

4

Kerja sama

10

 

a. Profesional

5

 

b. Pribadi

5

 

5

Pendidikan dan perkembangan profesional

10

 

a. Pendidikan

5

 

b. Perkembangan profesional

5

 

Jumlah

100

 

b. Pedoman wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview giude (panduan wawancara). Teknik wawancara dapat pula digunakan untuk kegiatan pengawasan sekolah yang biasa dilakukan oleh supervisor. Bagi kelancaran dan keefektivan proses suatu wawancara, maka supervisor perlu mempersiapkan suatu pedoman wawancara

Contoh:

PEDOMAN WAWANCARA PEMBELAJARAN IPS

 

Berapa lama Bapak/Ibu Guru mengajar IPS di kelas ini?

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

Berapa jumlah siswa yang belajar IPS di kelas Bapak/Ibu?

Laki-laki:……………………Orang      Perempuan: …………………………. Orang

Topik-topik apa saja yang dapat diselesaikan dalam pembelajaran IPS di kelas Bapak/Ibu?

…………………………………………………………………………………………………………….

Bagaimana cara Bapak/Ibu mengembangkan silabus IPS sebelum mengajar IPS di kelas?

…………………………………………………………………………………………………………….

Bagaimana cara Bapak/Ibu mengembangkan RPP IPS sebelum mengajar di kelas?

………………………………………………………………………………………………………………

Kesulitan apa saja yang Bapak/Ibu hadapi dalam melaksanakan pembelajaran IPS di kelas?

………………………………………………………………………………………………………………

Dan seterusnya.

  1. c.   Angket

Sebuah kuesioner atau angket terdiri dari suatu daftar pertanyaan untuk dijawab oleh sejumlah orang secara tertulis. Pada umumnya kuesioner atau angket dimaksudkan sebagai untuk mengetaghui pendapat (opinion) atau sikap (attitude) orang-orang terhadap suatu masalah.

Teknik ini dipergunakan untuk mengumpulkan sejumlah besar informasi dalam waktu yang singkat dan merupakan suatu rangkuman objektif mengenai data yang dikumpulkan. Masalah memperoleh respons (jawaban-jawaban) yang diharapkan, pada hakekatnya tergantung pada tipe-tipe angket atau kuesioner yang disusun.

Contoh:

No

Pertanyaan

Jawaban

SL

SR

Kd

Jr

Tp

 

Bila memimpin guru-guru, apakah Anda:

         

1

Memberikan kebebasan sepenuhnya kepada guru-guru untuk melakukan pekerjaannya?

         

2

Mengarahkan guru-guru mempergunakan prosedu-prosedur secara uniform?

         

3

Memperkenalkan guru-guru mempergu-nakan pertimbangan-pertimbangan sen-diri dalam memecahkan masalah?

         

4

Dst

         

BAB IV

PENUTUP

 

Pemenuhan kewajiban mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang guru sesuai ketentuan. Keberhasilan pemenuhan beban kerja guru sesuai dengan ketentuan sangat bergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh dari segenap unsur yang terkait. Pemenuhan beban kerja guru juga merupakan cermin keberhasilan rencana pengembangan sekolah. Pelaksanaan pemenuhan beban kerja guru ini akan mendukung tercapainya guru profesional yang mampu menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif secara adil, bermutu, dan relevan untuk kebutuhan masyarakat Indonesia dan global.

Salah satu ketrampilan yang diperlukan oleh seorang pengawas untuk membantu guru dalam proses pembelajaran adalah penguasaan tentang supervisi.Supervisi pada dasarnya diarahkan pada dua aspek, yakni: supervisi akademis, dan  supervisi manajerial. Supervisi akademis menitikberatkan pada pengamatan pengawas terhadap kegiatan akademis, berupa pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Supervisi manajerial menitik beratkan pada pengamatan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung (supporting) terlaksananya pembelajaran.  Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Pemendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan harus sudah memiliki rencana kebutuhan guru pada daerah masing-masing, melakukan redistribusi kelebihan guru dan merencanakan rekruitment guru baru.

Terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s